Channel9.id – Jakarta. Ketua YLBHI tahun 1998 Bambang Widjojanto alias BW menuding bahwa kekuatan modal atau kapital saat ini memiliki kekuatan besar dalam proses demokrasi. Sebab, menurutnya, kekuatan modal itu sudah menjadi bagian penting dalam proses di pemerintahan.
Hal itu diungkapkan BW dalam Diskusi Publik bertajuk “25 tahun Reformasi: Tantangan Mewujudkan Keadilan Negara Hukum” yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
“Jadi saya ingin mengatakan, demokrasi dikorupsi, demokrasi ada konglomerasi, dan itu merubah seluruh wajah reformasi. Ada kekuatan modal yang bekerja,” kata BW.
Mantan Wakil Ketua KPK itu membuktikannya dengan melansir temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa sebanyak 262 pebisnis menjabat sebagai anggota DPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa hampir seluruh ruang-ruang eksekutif telahh dikuasai oleh para pebisnis itu.
“Ini yang kemudian kita juga luput. Kita sibuk dengan lembaga-lembaga negara, sibuk dengan menegakkan civil society, sementara kekuatan modal dan kapital begitu kuat dan hebat dan sekarang dia menjelajah di hampir seluruh ruang-ruang eksekutif,” tuturnya.
Salah satu dampak dikuasainya parlemen oleh korporasi, kata BW, yakni meningkatnya tren korupsi di lembaga pemerintahan. Sebab itu, ia menyebut proses demokrasi saat ini sudah dikuasai oleh korporasi.
“Yang mengerikan adalah ketika perilaku korup sudah menguasai hulu kekuasaan politik. Dan kalau itu sudah benar-benar terjadi, maka restorasi politik menjadi bagian penting dan dimulai harusnya di 2024,” ungkap BW.
“Kalau kemudian parlemen dikuasai oleh korporasi sebagiannya, proses demokrasi dikuasai korporasi, kekuatan korporasi bekerja di situ, kekuatan-kekuatan ini jauh melebihi apa yang diperkirakan ketika era Orde Baru itu diruntuhkan. Jadi ini metamorfose kekuasaan dan kekuatan yang bekerja itu jauh lebih dahsyat. Kalau begitu adalah agenda masyarakat sipil untuk menghadapi ini jauh lebih rumit,” imbuhnya.
BW mengatakan, kejahatan korupsi itu bahkan menyebar hingga ke desa-desa melalui dana bantuan desa.
“Korupsi sekarang, teman-teman, bukan hanya di hulu. Yang paling mengerikan, data yang masuk, adalah sekarang korupsi itu sudah ada dan tersebar luas di desa-desa melalui dana bantuan desa. Itu yang sangat mengerikan sekarang,” ungkap BW.
Oleh karena itu, BW mengajak masyarakat untuk tetap berjuang untuk mengembalikan demokrasi yang saat ini sudah disusupi agenda kapital.
“Di tengah situasi yang seperti itu, tidak ada pilihan lain, kita harus tetap bergerak, harus tetap berjuang dan hari ini adalah pintu masuk atau kick off kita yang akan terus kita hilirkan. Optimisme harus ditumbuhkan karena hanya optimisme yang dapat menjemput harapan,”pungkasnya.
Adapun dalam Diskusi Publik tersebut, turut mengundang Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum Busyro Muqoddas sebagai narasumber. Selain Busyro, ada pula sebagai narasumber Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.
HT
