Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp6.500 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2024. “APBN hanya bisa memenuhi 42 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta,” ujarnya, Jumat, 8 Juli 2022.
Dia menjelaskan pemerintah saat ini terus mengundang pembiayaan dari sektor swasta. Hal tersebut seiring dengan pembahasan dalam Presidensi G20 di Indonesia yakni meningkatkan partisipasi sektor swasta. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak bisa menanggung seluruh biaya pembangunan sendirian.
Lucky mengatakan investasi di infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, sehingga harus ada kepastian di dalam proyek yang diinvestasikan. Kementerian berusaha memberi kepastian dengan mengelola risiko yang ada agar investor, terutama di dalam negeri, berminat berinvestasi di proyek infrastruktur.
“Kami mendesain sedemikian rupa risiko ini, bagaimana bisa kami perkecil karena itu terasosiasi dengan harga yang harus kami bayar nantinya,” ucapnya.
Adapun investor luar negeri cenderung melihat kondisi politik hingga prospek ekonomi Indonesia sebelum berinvestasi. Stabilitas politik dan perbaikan ekonomi domestik sangat penting guna menarik investasi dari luar negeri.
