Channel9.id – Jakarta. China Development Bank (CDB) meminta Indonesia agar mengucurkan dana tambahan untuk menutupi pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya kelebihan biaya atu cost overrun dalam pengerjaan konstruksi kereta cepat tersebut.
Diketahui pengerjaan kereta cepat mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,176 Miliar Dollar atau setara dengan Rp 16,8 Triliun. Persoalan tersebut yang membuat mega proyek kereta cepat terancam kembali molor, awalnya selesai di tahun 2019 lalu direvisi selesai pertengahan tahun 2023.
Kenapa bengkak? Lantaran terjadi beberapa hal seperti pembongkaran dan pembangunan ulang sejumlah pilar beton akibat kesalahan struktur, pemindahan sejumlah infrastruktur hingga masalah soal pembebasan lahan.
Menanggapi terjadinya cost overrun pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, mengatakan tidak serta merta menggunakan dana APBN untuk menanggung beban biaya tersebut. Permintaan pihak China masih dalam pembahasan, lantaran penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau proyek Kereta Cepat ini adalah murni business to business (b to b) dan ia pun berjanji tak kan menggunakan dana dari APBN sepeserpun.
Namun dalam pelaksanaan pemerintah memutuskan menggunakan dana APBN dengan cara menyuntik BUMN senilai Rp 4,1 Triliun sekma Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero).
Lantas apakah terjadi cost overrun ini, pemerintah akan kembali menggelontorkan dana APBN dengan skema yang sama? Yakni skema Penyertaan Modal Negara melalui konsorsium BUMN yang ikut terlibat dalam proyek kereta cepat. Masih belum ada kepastian.
