Bappenas dan DNIKS Bentuk Gugus Tugas Nasional Kesejahteraan Sosial
Opini

Bappenas dan DNIKS Bentuk Gugus Tugas Nasional Kesejahteraan Sosial

Oleh: Rudi Andries*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menyepakati pembentukan Gugus Tugas Nasional Kesejahteraan Sosial sebagai langkah terobosan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat koordinasi program perlindungan dan pemberdayaan sosial di Indonesia.

Hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Rachmat Pambudy dalam dialog dengan delegasi DNIKS yang dipimpin Ketua Umum Effendy Choirie, Rabu, 23 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama Bappenas.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai program dan sumber daya lintas kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas sipil agar intervensi sosial menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata di masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

DNIKS dalam hal ini akan berperan aktif sebagai mitra strategis negara yang membawa suara komunitas akar rumput ke meja perumusan kebijakan nasional.

“Kami tidak ingin hanya menjadi mitra pelengkap. DNIKS siap menjadi bagian dari arsitektur baru kebijakan sosial yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inklusif,” ujar Rudi Andries Wakil Ketua Umum DNIKS kepada reporter Channel9 hari ini.

Fokus Gugus Tugas:

  • Harmonisasi dan integrasi program kesejahteraan sosial lintas K/L dan pemda
  • Mendorong konvergensi data dan pemutakhiran target sasaran bantuan dan pemberdayaan
  • Menjembatani kebijakan pusat dengan realitas komunitas di lapangan
  • Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome-based)

Nantinya gugus tugas ini akan bekerja lintas sektor, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan bertumpu pada prinsip bahwa pembangunan sosial bukan sekadar menolong, tetapi memberdayakan. DNIKS dan Bappenas sepakat untuk mulai menginisiasi pilot project di daerah prioritas pada kuartal akhir 2025.

Langkah ini diyakini dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

*Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

33  +    =  34