Channel9.id – Jakarta. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menepis kabar bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih lambat dibandingkan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Prabowo justru ingin pembangunan IKN rampung dalam waktu 3-4 tahun.
Hal itu disampaikan Basuk guna merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan proses pembangunan IKN akan lebih lambat daripada sebelumnya.
“Oh, enggak (diperlambat) justru dia minta selesai 3-4 tahun,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Ia pun berkomitmen menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sesuai keinginan Prabowo. Basuki menuturkan selama ada anggaran dan program, dirinya akan menuntaskan proyek IKN.
“Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” tuturnya.
Ia menjelaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sendiri tersisa yudikatif dan legislatif. Sementara, Istana Presiden sudah rampung dan kantor kementerian dalam proses pembangunan.
Basuki pun menargetkan gedung untuk lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan hunian ASN bisa rampung 2028. Dengan begitu, sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028, sesuai keinginan Prabowo.
“Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.
Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.
“Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).
Diketahui, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Raja Juli Wakilnya
HT
