Channel9.id, Jakarta – DPR RI meminta kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersifat kejar tayang perlu diatur ulang dengan mempertimbangkan penerimaan beban APBN.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad Cucun menuturkan bahwa pembangunan IKN tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu mengingat keterbatasan keuangan negara. Terutama penerimaan negara yang pada tahun ini diramal tak capai target.
“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara. Kami merekomendasikan penyelesaian harus disesuai dengan keuangan negara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga melihat adanya kemungkinan-kemungkinan anggaran IKN ke depannya akan dialokasikan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.
Maklum, pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN atau hanya sekitar Rp93 triliun.
Sementara sejak 2022 hingga 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Rinciannya, telah terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sejumlah Rp27 triliun pada 2023, serta alokasi Rp40 triliun pada 2024.
Per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk pembangunan klaster infrastruktur dan noninfrastruktur. Artinya, APBN hanya memiliki tanggungan atas Rp20,5 triliun lagi dan sisanya diserahkan kepada swasta. Sejauh ini, Cucun melihat Prabowo hanya perlu menjalankan program-program warisan Jokowi yang mendesak.
“Kita kan tadi pakai tema RKP juga inklusif berkelanjutan. Jadi mana yang sustainable yang harus dijalankan, masih bisa berjalan karena itu kayak zero kemiskinan ekstrem itu kan harus diselesaikan,” tuturnya.
Senada, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah juga meminta pemerintah mempertimbangkan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.
“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024).
Lebih lanjut, Said dia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun. Tingkat defisit ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB. Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.
