Channel9.id – Jakarta. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons terkait gelombang kritik para sivitas akademika terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus membesar. Gibran meminta awak media agar meminta tanggapan langsung kepada ayahnya.
“Tanyakan yang bersangkutan aja dong,” kata Gibran usai menghadiri acara ‘Bincang Ekonomi Kota Kreatif’ di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (3/2/2024).
Gibran tidak memberikan respons terkait hal tersebut secara gamblang. Ia hanya mengatakan pihaknya menerima segala kritikan yang disampaikan kepadanya dan menjadikan kritik tersebut sebagai evaluasi.
“Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa kampus membuat petisi sebagai protes terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimulai dari UGM yang merilis petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusan ya itu.
Lalu, protes para sivitas akademika terhadap Jokowi di kampus-kampus semakin meluas. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyerukan ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’
Kemudian pada Jumat (2/2/2024) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.
Sementara, sejumlah guru besar dan sivitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Selain itu, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.
Terkini, dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’, Sabtu (3/2/2024). Mereka meminta penyelenggara negara khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
HT
