Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap belanja infrastruktur dapat meningkatkan serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Senin, 30 Maret 2020.
Basuki mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi dalam membelanjakan uang negara agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.
Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan menghentikan praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan setiap proyek bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
“Program tidak hanya output namun sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Basuki.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempercepat realisasi program padat karya tunai pada tahun ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur padat karya tunai, selain memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.
Kementerian melanjutkan program padat karya tunai (cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 8,64 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni pembangunan jembatan gantung, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (kotaku), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas).
