Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini merespons usulan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026. Yahya mengingatkan potensi pemborosan jika program ini tak disertai dengan penyelesaian masalah di akarnya, yaitu masalah krisis gizi.
“Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Yahya, Senin (14/7/2025).
Yahya menyoroti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini. Politikus senior dari Partai Golkar ini juga mendorong pemberian edukasi terkait nutrisi bagi anak-anak oleh orang tuanya.
“Seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, lemahnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau di daerah, serta minimnya literasi nutrisi di sekolah- sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Komisi IX DPR RI akan mempertimbangkan usulan tambahan anggaran tersebut. Ia mengatakan semestinya program ini juga disertai dengan kesadaran masyarakat tentang gizi yang seimbang.
“Program MBG adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan MBG. Ia mengatakan anggaran yang diberikan ke BGN adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat.
“Ke depan, Komisi IX DPR akan terus mengawal agar MBG tidak menjadi kebijakan simbolik atau proyek jangka pendek menjelang tahun politik, melainkan menjadi kebijakan negara yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, keadilan pangan, dan pembangunan manusia yang sehat secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya meminta tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2026 sebesar Rp118 triliun. Permintaan tambahan anggaran itu disampaikan Dadan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Anggaran 2026 dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Kita usulkan tambahan Rp118 triliun,” kata Dadan kepada wartawan usai rapat.
Ia menyebut BGN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp217 triliun. Namun, menurut Dadan untuk mencapai target penerima 82,9 juta orang, jumlah anggaran tersebut hanya bisa sampai Agustus 2026.
“Nah sekarang kami sudah diberi anggaran indikatif Rp217 triliun, kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta penerima, maka 82,9 juta penerima sudah mulai dari Januari. Itu artinya, Rp25 miliar/bulan lebih, jadi Rp217 triliun itu akan habis terserap akhir Agustus (2025),” jelasnya.
Dalam hitung-hitunganya untuk memenuhi realisasi akhir 2026, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 118 triliun. Jika ditambah dengan pagu indikatif 2026 sebesar Rp 217 triliun, maka anggaran MBG 2026 mencapai Rp 335 triliun.
Baca juga: BGN Minta Tambahan Anggaran Rp50 Triliun untuk Sukseskan Program MBG
HT