Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.
Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.
“Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah,” kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu. Sebab, lanjut Dadan, BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu per siswa. Ia juga mengatakan bahwa BGN melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan,” sambung Dadan.
Kemudian, kata Dadan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.
“Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan,” ucapnya.
Untuk diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini, Senin (6/1/2025). Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi untuk memasok makanan kepada para penerima manfaat program.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan ada 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.
“Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1/2025).
Berdasarkan data Badan Gizi, ada 6 SPPG untuk Provinsi Aceh, 1 SPPG untuk Provinsi Bali, 3 SPPG untuk Provinsi Banten, 3 SPPG disediakan di Provinsi DIY, 5 SPPG untuk Provinsi DKI Jakarta, 1 SPPG di Provinsi Gorontalo.
Selanjutnya, ada 55 lokasi SPPG tersedia di Provinsi Jawa Barat, 36 SPPG di Provinsi Jawa Tengah, 29 lokasi SPPG di Provinsi Jawa Timur, 2 lokasi SPPG di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 SPPG di Kalimantan Timur dan Utara, 8 SPPG di Provinsi Kepulauan Riau, 4 SPPG di Lampung, 2 SPPG di Maluku.
Kemudian, 2 SPPG di Provinsi Maluku Utara, 1 SPPG di NTT, 2 SPPG di Papua Barat, 1 SPPG di Provinsi Papua Selatan, 3 SPPG tersebar di Provinsi Riau, 1 di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Provinsi Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, hingga masing-masing 1 SPPG di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai, Wamendagri Bima Optimistis Bangkitkan Perekonomian Daerah
HT
