Channel9.id-Jakarta. Sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045. Bank Indonesia (BI) mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM.
Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, dalam workshop dengan tema “Accelerating Infrastructure Development” pada hari ini (7/11) di Jakarta.
Rosmaya menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab 3 (tiga) tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
“Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dimana dalam 5 tahun ke depan, kita memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 triliun,”ujarnya.
Rosmaya melanjutkan, tantangan kedua yakni terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“KPBU belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah,” ungkapnya.
Terakhir, Rosmaya menyebutkan masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.
Workshop ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang akan diselenggarakan pada awal Desember 2019 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
“Harapannya, dengan adanya workshop ini proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat,”pungkasnya.
