Channel9.id, Bekasi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus pembaruan tata kelola pemerintahan. Ia menilai kebijakan ini dapat membentuk birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Prinsip efisiensi ini bukan sekadar agar kita tidak bergantung pada pasokan BBM internasional, tetapi juga untuk mendorong transformasi budaya kerja baru,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Dorong Efisiensi Anggaran Daerah
Bima mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang telah menerapkan WFH dengan tingkat partisipasi sekitar 40 persen dari total ASN. Ia meminta Pemkot segera menghitung efisiensi anggaran, terutama dari penghematan BBM, air, dan listrik.
Bima menegaskan bahwa kebijakan efisiensi mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Ia memastikan kondisi APBN dan ketersediaan BBM nasional tetap aman, termasuk rendahnya ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz.
“Presiden dan pemerintah menempatkan keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Layanan Publik Tetap Optimal
Bima memastikan kebijakan WFH tidak mengganggu layanan publik. Pemerintah tetap mengoperasikan sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP secara penuh. Sementara itu, layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai di kantor.
Untuk menjaga disiplin ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melanggar ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.
Bima juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia berharap pemerintah memperluas pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik agar efisiensi energi nasional semakin optimal.
“Jika kita fokus pada kendaraan listrik untuk transportasi publik, dampaknya akan jauh lebih signifikan. Inisiatif ini sudah mulai diarahkan oleh Presiden,” pungkasnya.
