Channel9.id-Afrika Barat. Blok ekonomi dan politik Afrika Barat menjatuhkan sanksi kepada para petinggi pemerintah transisi Mali setelah mereka mengabarkan organisasi tersebut kalau mereka tidak dapat mengadakan pemilu legislatif dan presiden pada bulan Februari, Senin (8/11/2021).
Pemerintah pengganti Mali, yang mengambil alih kekuasaan setelah pihak militer menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada bulan Agustus 2020, sebelumnya telah menjanjikan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) kalau akan mengawasi transisi negara kembali ke kepemerintahan demokratis selama 18 bulan yang akan dipuncaki oleh acara pemilu pada tanggal 27 Februari 2022.
Namun sampai saat ini masih belum ada perkembangan besar dalam mengatur pemilu tersebut dan berulangkali mensugestikan kalau pemilu tersebut kemungkinan besar akan ditunda, sebagian dikarenakan adanya pemberontakan dari kelompok-kelompok teroris.
ECOWAS dalam pernyataan setelah KTT di Ghana menyebutkan kalau otoritas pengganti telah mengabarkan mereka kalau “mereka tidak mampu untuk mengadakan pemilu pada bulan Februari 2022”.
Sanksi ini termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset seluruh anggota otoritas pemerintah transisi dan juga keluarganya. ECOWAS menambahkan akan mempertimbangkan sanksi lainnya di bulan Desember jika tidak ada perkembangan di Mali.
Juru bicara pemerintah pengganti masih belum mengeluarkan pernyataannya sampai saat ini.
Sanksi pertama dari ECOWAS yaitu penutupan perbatasan langsung setelah terjadinya kudeta pada tahun lalu, namun dicabut dua bulan setelah para petinggi kudeta sepakat untuk melakukan transisi selama 18 bulan.
Sejak saat itu, ketua pelaksana kudeta, Kolonel Assimi Goita, melakukan aksi kudeta keduanya di bulan Mei untuk menggulingkan presiden pengganti dan mengambil alih posisi jabatan tersebut.
Transisi Mali dipandang sebagai ujian utama komitmen para pemimpin Afrika Barat untuk melindungi demokrasi terhadap rangkaian pemberontakan yang membuat daerah tersebut dikenal sebagai “Garis Kudeta” selama puluhan tahun setelah berakhirnya kolonialisme.
Selain adanya kudeta sebanyak dua kali di Mali, militer Guinea juga melakukan pemberontakan pada bulan September lalu dan berhasil menggulingkan presiden Alpha Conde. ECOWAS menyebutkan kalau mereka menunjuk diplomat dari Ghana Mohamed Ibn Chambas sebagai utusan khusus untuk berhubungan langsung dengan para petinggi kepemerintahan transisi Guinea.
Presiden pengganti Guinea Mamadi Doumbouya yang juga merupakan pemimpin kudeta, telah berjanji akan transisi kembali ke demokrasi namun tidak menyebutkan perihal kapan ia akan mengadakan pemilu. ECOWAS telah menjatuhkan larangan bepergian dan pembekuan aset para petinggi kudeta Guinea pada bulan September.
(RAG)
