Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan salah satu tantangan besar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) adalah memunculkan kolaborasi dan kesadaran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Terpenting, membuka sebanyak-banyaknya ruang kolaborasi dengan intens berkomunikasi dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang PIP,” ujar Yudian Wahyudi dalam Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan 2022 terkait Pembinaan Ideologi Pancasila Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Senin, 2 Agustus 2021.
Yudian Wahyudi mengatakan, tantangan kekinian PIP sudah gamblang disampaikan Presiden Jokowi saat pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu.
“Walaupun telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidak semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan,” ujar Yudian, mengutip pidato Presiden.
Lebih lanjut dikatakan Yudian, yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, nilai-nilai, dan ideologi.
“Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi,” tuturnya.
Secara khusus, Yudian menyebut ada tantangan digital yakni berkembangnya infodemi. Sebuah fenomena ketersebaran informasi berlebihan termasuk hoaks dan informasi misleading di kala pandemi Covid-19. Lalu ancaman kerawanan sosial berupa konflik yang dipicu berbagai perbedaan.
“Ini tantangan menjadi mediator di tengah tingginya konflik antar warga,” ucapnya.
Baca juga: BPIP Dukung Program Jayakarta Benteng Pancasila
Pria asli Banjarmasin ini juga mengingatkan kasus ASN terpapar radikalisme dan mendesaknya Pendidikan Ideologi Pancasila di bangku sekolah.
“Proses PIP sangat urgent untuk mendukung pembangunan dan perdamaian berbalut keberagaman. Dalam dokumen RPJMN, BPIP bertanggung jawab menyukseskan program dan kegiatan prioritas sesuai visi misi Presiden,” tuturnya.
Ia lantas merinci bentuk sinergitas Pusat dan Daerah terkait PIP. Antara lain penyelenggaraan diklat bagi ASN, penguatan moderasi beragama dan kelembagaan.
“Karena tidak ada Satuan Kerja Daerah, BPIP butuh dukungan kolaborasi melalui jejaring Pancamandala. Komunitas, akademisi, birokrat, NGO, dan swasta,” katanya.
IG
