Channel9.id-Tangerang – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) melalui Direktorat Analisis dan Penyelarasan menggelar kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada hari Senin, (12/06).
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan keamanan jalan, mengurangi kemacetan, serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi warga DKI Jakarta,” ujar Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum saat membuka kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, juga terdapat pembahasan mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Permasalahan klasik di DKI Jakarta adalah kemacetan serta dominasi kendaraan pribadi di ruang jalan,” ucap Zulkifli selaku Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub Prov DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Karjono menekankan bahwa peraturan daerah tersebut harus mencerminkan semangat keadilan, kesetaraan, dan keamanan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Selain itu, beliau menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi peraturan tersebut, agar kebijakan yang dihasilkan dapat memperoleh dukungan dan pemahaman yang lebih luas.
Karjono mengingatkan pentingnya peran teknologi dalam pengendalian lalu lintas secara elektronik. “Untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengendalian lalu lintas, penting untuk memanfaatkan teknologi terbaru,” tuturnya. Namun, beliau juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.
Terakhir, Karjono menambahkan, “Melalui raperda ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta serta mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP Edi Subowo S.H.,M.Hum, Dinas perhubungan Lalu Lintas Jalan Raya Akademisi UI Dr. Hary Prasetyo, JFT Perancang Kanwil Kumham DKI Jakarta Tupiet Irauna Yas, Perwakilan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Syarif Hidayat.
Baca juga: Rakornas Kepala BPSDM Se-Indonesia, Waka BPIP Tekankan ASN Berkarakter Pancasila
