Channel9.id-Jakarta. DPR meminta BPJS Kesehatan menghitung ulang defisit mereka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan banyak data-data keuangan BPJS Kesehatan yang harus disinkronkan.
“Kami minta agar dihitung ulang lagi karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi. Berdasarkan yang kami telah pelajari juga banyak data-data BPJS yang harus disinkronkan. Jadi dengan data-data terbaru kami bisa tahu berapa sih masuknya dan defisitnya,” kata Dasco di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).
Permintaan Dasco agar defisit dihitung ulang tak terlepas dari keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diketahui menaikkan besaran iuran setelah BPJS Kesehatan defisit Rp 13 triliun per Desember 2019.
DPR, kata Dasco, juga akan meminta seluruh pihak terkait, di antaranya BPJS Kesehatan, Kemenkes dan Kementerian Keuangan untuk duduk bersama membahas dampak dari pembatalan kenaikan iuran. Termasuk apakah BPJS Kesehatan harus mengembalikan uang peserta yang sudah membayar sesuai dengan tarif setelah dinaikkan.
“Nanti kami lihat bagaimana. Ini kan baru sehari. Akan kami kaji ulang, akan kami minta semua pihak duduk bersama. Di tengah cobaan virus Corona tentu ada skala prioritas yang akan ditentukan,” sebut Dasco.
(virdika rizky utama)
