Channel9.id-Jakarta. Setiap tahun BPJS harus menggelontorkan dana untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat mencapai Rp 90 triliun sampai Rp 100 triliun per tahun. Dana itu sebagian subsidi dari pemerintah dan sebagian ditarik dari masyarakat.
Direktur Perencanaan BPJS Dr. Mundiharno menyatakan dana Jamkesmas itu dalam acara Semiloka dan MKNU yang digelar Pengurus ISNU DKI Jakarta di Gedung UTC Universitas Negeri Jakarta, Jumat (28/02) siang kemarin.
Dana sebesar itu menurut Direktur Perencanaan BPJS, misalnya digunakan untuk pasien cuci darah mencapai Rp 3 triliun pertahun dan dana untuk operasi jantung hampir mencapai Rp 11 triliun pertahun, dan jaminan kesehatan lainnya. “Dana sebesar itu semua ditanggung oleh BPJS,” tandasnya.
Masyarakat semuanya dapat mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan termasuk masyarakat miskin.
“Orang cuci darah misalnya kalau membiayai sendiri mesti mengeluarkan dana sebesar Rp. 5,6 juta/bulan. Itu berat bagi yang miskin,” jelas Mundiharno.
Oleh karena itu menurut Direktur Perencanaan BPJS itu, kalau anggaran itu misalnya tidak ditanggung BPJS akan sulit bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Kalau itu tidak ditangaggung oleh dana jaminan maka yang tidak miskin jatuh miskin dan yang miskin jatuh semakin miskin,” jelasnya.
Sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan terus merata. Dampaknya dari program jaminan kesehatan nasional sangat positif pada pertumbuhan rumah sakit. Industri pelayanan kesehatan tumbuh dengan baik, dan jaminan kesehatan masyarakat menjadi terjamin.
Namun kata Mundiharno, memang dari segi kualitas layanan kesehatan masih banyak keluhan terkait pelayanan di rumah sakit atau klinik. “Rumah sakit swasta tidak melayani masyarakat, kita putus kerjasama,” tandas Mundiharno.
