Channel9.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah membutuhkan pengawalan ketat agar tujuan utamanya tercapai: menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia aman, higienis, dan bergizi. Namun, terbatasnya dana pengawasan menjadi tantangan serius di lapangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap program ini masih minim cakupannya. Dari total 30 provinsi, hanya sebagian kecil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mendapatkan kunjungan BPOM. Bahkan, beberapa daerah seperti Batam, Kalimantan Selatan, hingga Papua Pegunungan belum tersentuh inspeksi sama sekali.
“Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG, kami butuh dukungan anggaran tambahan bagi BPOM. Jumlah SPPG terus bertambah, bisa mencapai 30.000 hingga akhir tahun ini,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Sejalan dengan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp2,69 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung 13 kegiatan strategis pengawasan MBG, mulai dari pelatihan, inspeksi keamanan pangan, pengujian sampel, hingga pengawasan rantai pasok.
“BPOM diminta terlibat aktif oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan program ini berjalan aman. Tapi dengan keterbatasan anggaran, kami tidak bisa optimal. Karena itu kami ajukan tambahan dana sejak Januari,” ujar Taruna.
Kegiatan yang dirancang meliputi pelatihan pengolah pangan, peningkatan kapasitas laboratorium, pengembangan sistem ketertelusuran peralatan pengujian, serta penyusunan pedoman mitigasi risiko pangan. BPOM juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BGN pada Januari lalu untuk memperkuat koordinasi.
Komisi IX DPR sendiri telah menyatakan dukungan terhadap keterlibatan BPOM dalam pengawasan MBG, termasuk menyetujui anggaran belanja tambahan yang diajukan. Meski begitu, realisasi dana ini akan sangat menentukan apakah pengawasan program MBG bisa menjangkau seluruh wilayah dengan standar yang merata.
Dengan ambisi pemerintah memperluas cakupan program makan bergizi, pengawasan yang kuat bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama untuk keberhasilan jangka panjang.
