Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh 55 Anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024. Acara tersebut berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 28-29 September 2020.
Bimtek tersebut difokuskan kepada penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Pelaksanaan Hak Imunitas DPRD, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Regional.
Baca juga: Kemendagri Dorong Kampanye Berupa Alat Penunjang Prokes
Dalam kesempatan itu, Plh. Kepala BPSDM Hamdani menekankan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.
“Seringkali lalai kita dalam hal kerumunan, apalagi antar teman. Oleh karena itu, Bapak/Ibu harap saling menjaga jarak dan tidak berkerumun,” ujar Hamdani, di Bogor, Senin, (28/09).
Lebih lanjut, Hamdani juga menyoroti tentang refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, refocusing anggaran saat ini berfokus kepada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi karena dampak dari Covid-19.
“Banyak anggaran daerah dikurangi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Lakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah terkait perubahan anggaran tersebut, segara dilaporkan kepada DPRD. Apalagi saat ini sedang tahapan pembahasan APBD murni 2021 dan pada saat yang bersamaan finalisasi APBD Perubahan 2020,” papar Hamdani.
Hamdani yang juga Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Provinsi Kalsel sendiri, kata Hamdani, merupakan salah satu dari 270 daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
“Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sejatinya dapat menjadi momentum bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit. Pilkada menjadi ajang untuk adu gagasan dan adu berbuat. Bukan untuk menyebar berita hoax, menebar ujaran kebencian atau melakukan politik SARA. Serta diharapkan para kandidat memiliki program kerja untuk meredam laju Covid-19 dan memulihkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,” imbaunya.
Hamdani berharap kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri BPSDM Kemendagri bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tersebut dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Anggota DPRD Provinsi Kalsel.
“Agar lebih produktif dalam bekerja, lebih inovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran baru, serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Hamdani.
