Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Tito Karnavian mendorong penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Menurutnya, jika pengawasan internal berjalan baik, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas bersama Polri Tahun 2025 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
“Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” kata Tito.
Tito menegaskan, pengawasan bukan sekadar menunggu laporan dan keluhan masyarakat. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara proaktif dan sistematis.
Ia mencontohkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan publik sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mewujudkan kepolisian yang profesional dan humanis.
“Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik,” tambahnya.
Ia juga menilai pentingnya kunjungan lapangan Kompolnas ke satuan kerja (satker) Polri. Tujuannya adalah mencocokkan paparan program dengan kenyataan di lapangan, termasuk menilai pelayanan publik Polri kepada masyarakat.
Mendagri juga mendorong Kompolnas untuk aktif melakukan kunjungan langsung ke satuan kerja (satker) Polri, baik di tingkat Mabes maupun Polda. Kunjungan ini dinilai penting untuk mendalami strategi, kebijakan, serta target kinerja yang telah ditetapkan masing-masing satuan.
Menurut Tito, dialog langsung dengan satuan kerja tersebut dapat meminimalisir potensi pelanggaran oleh anggota Polri. Ia menilai, pengawasan yang kuat akan mendorong setiap satuan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
“Dialog tersebut akan membuat satker dan polda akan meminimalisir pelanggaran satuannya yang pada gilirannya akan membuat anggotanya juga menghindari pelanggaran atau misuse of power,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, salah satunya karena faktor geografis. Ia menyebut, negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan negara daratan, sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Kondisi tersebut membuat mobilisasi, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi lebih kompleks. Negara daratan memiliki infrastruktur yang memudahkan mobilitas untuk melaksanakan tugas kepolisian.
“Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Kenapa? Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar didunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor 3 didunia setelah India dan Amerika Serikat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Rakorwas Kompolnas ini turut dihadiri oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Hadir pula Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Kompolnas Arief Wicaksono, Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Mulyadi, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: Mendagri Buka Rakor Pengawasan Kompolnas Bersama Polri Tahun 2025
HT
