Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat (10/2/2023). Keduanya berbicara soal peluang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung.
Terkait pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, memastikan pertemuan keduanya tidak akan tak mengkhianati perjanjian koalisi dengan Gerindra.
Jazilul mengaku, pertemuan Cak Imin dengan Airlangga sudah dikomunikasikan dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
“(Pertemuan) ini sudah diketahui oleh Pak Prabowo dan Gerindra dan memang dalam piagam koalisi yang disepakati PKB dengan Gerindra itu tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk bergabung,” katanya, Sabtu (11/2).
Baca juga: Cak Imin Yakin PKB Punya 3 Modal Besar untuk Sukses di 2024
Wakil Ketua MPR ini juga menyebut, komunikasi antara PKB dan Golkar tak melewati batas perjanjian dengan Gerindra. Jazilu menyebut, pertemuan dengan Cak Imin dan Airlangga tak membahas sosok capres-cawapres yang akan diusung.
“Apa yang dilakukan komunikasi yang dibangun PKB Gerindra, Gus Muhaimin dengan Airlangga itu tidak melewati batas dari pakta koalisi yang dibangun bersama Gerindra, tidak ada masalah,” jelasnya.
“Namun dalam piagam koalisi itu juga diputuskan di situ bahwa nama pasangan presiden dan wapres dari koalisi ditentukan Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi sepanjang tidak membicarakan soal siapa capres dan cawapres dengan partai lain tidak masalah,” tambah Jazilul.
Lebih lanjut ia menjelaskan, PKB hanya mencoba membangun komunikasi dengan partai lain untuk bergabung bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
“Namanya kita sedang merekrut sedang bangun komunikasi siapa tahu ada kesepahaman misalkan dari Golkar atau partai lain yang memang sengaja dibangun komunikasinya oleh PKB,” kata dia.
Jazilul menilai, pertemuan dengan PKB dengan Golkar merupakan hal yang lumrah lantaran keduanya saat ini masih berada di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
