Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan akhir tahun (catahu) untuk kebijakan pendidikan dan guru selama 2023. Salah satu isu yang disorot P2G adalah masalah perekrutan guru.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menuturkan P2G mengapresiasi upaya Kemdikbudristek, Kemenag, dan Panselnas dalam melaksanakan perekrutan guru PPPK. Namun, lanjutnya, harus diakui bahwa target perekrutan 1 juta guru tidak tercapai. Padahal, dalam catatan P2G, Indonesia masih membutuhkan 1,3 juta guru sampai 2024.
Ia menjabarkan, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang ketiga tahun 2023 yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Kemudian, pada tahun sebelumnya, 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang.
“Kami sangat menyesalkan masih ada ribuan guru sudah lolos passing grade (PG) yang nilainya di atas ambang batas (istilah P-1), sejak 2021, dijanjikan akan diberi formasi pada 2022 lalu 2023, dan kini dijanjikan kembali mendapatkan formasi pada 2024 nanti,” ujar Satriawan melalui rilis resmi P2G, Jumat (29/12/2023).
Satriwan melanjutkan, P2G juga sangat menyayangkan Pemda yang hanya mengajukan 296.059 formasi guru PPPK dari 601.174 formasi yang dibutuhkan. Sementara, kata Satriawan, sekolah-sekolah selalu kekurangan guru ASN.
“Faktanya selalu berulang begini, kekurangan guru ASN akan terus terjadi, sekolah serta pemda kembali akan merekrut guru honorer karena kebutuhan tak terpenuhi. Begitu saja seterusnya, lingkaran setan,” tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Satriawan, nasib ribuan guru yang mengikuti seleksi PPPK tersebut masih belum jelas, dan digantung. Ia menyebut negara sudah semestinya bertanggung jawab atas ketidakjelasan nasib guru P-1 tersebut.
“Kalau mau fair, negara sudah seharusnya mengganti rugi biaya hidup mereka, akibat ketidakpastian formasi karena amburadulnya manajemen guru PPPK,” jelas Satriawan.
Satriawan juga menyoroti program Marketplace Guru yang dicetuskan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menurutnya, program yang kemudian dikoreksi menjadi ‘Talent pool’ ini hanya menjadi bumerang karena menutup mata dari masalah sebenarnya, seperti tidak sinkronnya kebijakan guru PPPK antara pemerintah pusat dan daerah, hingga lemahnya pemutakhiran data.
“P2G menyadari bahwa jalan yang dilalui masih panjang dan berliku untuk membangun kualitas pendidikan nasional,” jelasnya.
Baca juga: Visi Misi Capres di Bidang Pendidikan, P2G: Tidak Ada yang Memberikan Solusi
HT
