Channel9.id, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Provinsi Banten melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pedagang beras di ritel modern, pasar tradisional, dan distributor pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta melindungi konsumen dari praktik penjualan di atas ketentuan pemerintah. Sidak ini […]
Channel9.id, Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti adanya selisih besar antara data ekspor batu bara Indonesia dan data impor yang tercatat oleh negara mitra utama seperti India dan China. Ketidaksesuaian ini dinilai dapat menimbulkan potensi kebocoran besar terhadap penerimaan negara. Dalam penjelasannya, Faisal mengungkapkan bahwa perbedaan data tersebut […]
Channel9.id – Jakarta. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan yang mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina menunjukkan pemerintah telah berperan sebagai pedagang, bukan lagi regulator. Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut mencerminkan kekacauan logika dalam tata kelola […]
Channel9.id, Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20% mendapat sambutan positif dari kalangan petani dan pelaku industri pupuk nasional. Kebijakan ini disebut menjadi langkah bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk dalam skema subsidi nasional. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyebut keputusan […]
Channel9.id – Jakarta. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan bakal menyambangi Bank Indonesia (BI) untuk mengecek langsung kabar dana mengendap Rp4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengendap di bank. Hal itu akan ia lakukan usai mendatangi Kantor Kemendagri untuk mencocokkan data dan memaparkan pengelolaan keuangan daerah di Jabar terkait dana yang mengendap tersebut. […]
Channel9.id, Jakarta – Visi Indonesia untuk meraih swasembada pangan dalam komando Presiden Prabowo Subianto telah menjadi prioritas utama. Predikat swasembada pangan tersebut sebenarnya dapat disematkan apabila suatu negara dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya minimal 90 persen dari produksi dalam negeri. Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan di Indonesia […]
Channel9.id – Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp14,6 triliun mengendap di bank daerah. Pramono menyebut informasi yang disampaikan Purbaya 1.000 persen benar. “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang […]
Channel9.id, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perubahan skema pembayaran kompensasi energi kepada dua perusahaan pelat merah, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Kini, pembayaran akan dilakukan setiap bulan dengan porsi 70 persen dari total tagihan kompensasi, sementara 30 persen sisanya akan diselesaikan setelah evaluasi pada bulan kedelapan tahun anggaran. “Kami buat skema […]
Channel9.id, Jakarta – Kedaulatan negara atas sumber daya alam kembali dipertanyakan. Enam warga negara Indonesia resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. Mereka menilai, aturan itu telah menempatkan negara bukan sebagai pengelola sumber daya alam, […]
Channel9.id – Bogor. Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bea Cukai menegaskan, ancaman pidana berlaku bagi para produsen, penjual, hingga konsumen rokok ilegal. “Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Bea Cukai bahwa yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan konsumsi rokok ilegal itu dikenakan sanksi tindak pidana hukuman penjara paling lama 5 tahun atau […]
