Channel9.id – Jakarta. Pengamat mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memajukan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Perppu ini diharapkan dapat mengatur tentang jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai legislator UU Pilkada […]
Channel9.id – Jakarta. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melanjutkan laporan Relawan Ganjar Pranowo terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan kubu Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bawaslu menyatakan laporan yang diajukan Relawan Ganjarian Spartan itu tak memenuhi aspek materiil, sehingga tak dapat diregistrasi. Kampanye yang dimaksud itu yakni deklarasi dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) […]
Channel9.id – Jakarta. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas merilis hasil survei mengenai elektabilitas partai politik. Hasilnya, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai politik yang paling banyak dipilih masyarakat. Partai berlogo banteng Moncong Putih ini berada di urutan teratas dengan perolehan 24,4 persen. Di bawahnya disusul Gerindra dengan elektabilitas 18,9 persen, PKB dengan perolehan 7,6 persen, […]
Channel9.id – Jakarta. Tahap pencoblosan kepala daerah secara serentak 2024 semakin dekat. Namun, beberapa pihak menganggap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) hanya mengatur pencoblosan kepala daerah tanpa mengatur tentang pelaksanaan pelantikannya. Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai dasar hukum terkait pelantikan […]
Channel9.id – Jakarta. Tahap pencoblosan kepala daerah secara serentak 2024 semakin dekat. Namun, beberapa pihak menganggap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) hanya mengatur pencoblosan kepala daerah tanpa mengatur tentang pelaksanaan pelantikannya. Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai dasar hukum terkait pelantikan […]
Channel9.id – Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengundang tiga bakal calon presiden (bacapres) potensial, di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Ketiganya diundang sebagai pembicara dalam kegiatan Kuliah Kebangsaan bertajuk ‘Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman […]
Channel9.id – Jakarta. Enam kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri usai bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke Kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini merasa patah hati karena PSI telah membuka ruang untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Adapun sejumlah kader PSI yang mundur itu antara lain bakal […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi kisruh soal dukungan kader partainya, Budiman Sudjatmiko, terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Megawati menggambarkan manuver sikap Budiman Sudjatmiko itu seperti berdansa. “Nih kalau mau ditulis sama wartawan seperti kasus nih, Pak Budiman Sudjatmiko,” kata Megawati dalam sambutannya saat acara temu kader di Kantor DPD […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum dan Bakal Calon Presiden dari Gerindra Prabowo Subianto siap penuhi undangan debat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Disamping Prabowo, BEM UI layangkan tantangan debat ke Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Prabowo sudah mengiyakan undangan BEM UI. “Bagus, bagus sekali, sebetulnya Pak […]
Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu merupakan bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). “Padahal selama ini, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah menjadi ruang netral untuk kepentingan public, sehingga dilarang menggunakan fasilitas Pendidikan […]
