Channel9.id – Jakarta. Center For Budget Analisis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri belanja pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp1,1 miliar.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai anggaran sebesar itu terlalu besar bila hanya digelontorkan untuk dua orang saja.
“Kami dari CBA meminta kepada KPK untuk menelisik realisasi anggaran memborong pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel ini. Realisasi sebesar Rp1.1 miliaran terlalu besar untuk diberikan hanya dua orang saja,” ujar Uchok dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2024).
Uchok menduga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel merasa tidak mau kalah dengan anggota DPRD DKI Jakarta yang memborong pakaian dinas sebesar Rp1,8 miliar pada 2023.
“Mungkin, tidak mau ketinggalan “tren” atau dikatain kuno, para pejabat paling tinggi di sumsel juga pengen mendapat jatah pakaian dinas seperti Anggota dewan, DPRD DKI Jakarta,” tuturnya.
Melalui Biro Umum dan Perlengkapan, kata Uchok, Pemda Provinsi Sumsel memborong pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahkan, lanjutnya, Biro Umum dua kali memborong pakaian dinas pada 2023 untuk dipersembahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
“Pengadaan atau memborong pakaian dinas Gubernur dan wakil Gubernur Provonsi Sumsel yang pertama, sekitar antara bulan September sampai Oktober 2023. Realisasi anggaran yang dihambur-hamburkan sebesar Rp680.000.000,” jelasnya.
“Kemudian Pengadaan atau memborong pakaian dinas yang kedua terjadi pada bulan Oktober sampai November 2023. Dan realisasi anggaran yang dihabiskan sebesar Rp500.000.000,” sambung Uchok.
Ia menganggap pembelian pakaian dinas untuk dua pejabat sebesar Rp1,1 miliar yang masuk dalam APBD merupakan suatu pemborosan yang memang disengaja. Padahal, lanjut Uchok, banyak rakyat miskin yang saat ini masih membutuhkan pakaian.
Uchok menuturkan, jumlah orang miskin di Sumsel menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 1.044 juta jiwa.
“Tetapi kenapa realisasi anggaran sebesar Rp1,1 miliaran bukan dipakai untuk menuntaskan akar kemiskinan di Provinsi Sumsel?” pungkas Uchok.
HT
