Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik kebijakan pemerintah yang mengambil Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di saat yang sama, DPR disebut justru mendorong kenaikan gaji dan tunjangan anggotanya.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan situasi ini ironis. Ia menilai pemerintah lebih sibuk mengurus kenyamanan DPR dibanding memperbaiki fasilitas pendidikan.
“Negeri ini tampaknya lebih sibuk mengurus kenyamanan kursi DPR ketimbang memperbaiki bangku sekolah yang reyot,” kata Jajang melalui keterangan tertulis, diterima Senin (25/8/2025).
Menurutnya, paradoks ini terlihat jelas karena DPR menambah penghasilan saat anggaran pendidikan dikurangi. Ia menyebut langkah itu bertolak belakang dengan upaya mencerdaskan bangsa.
“Guru honorer masih ada yang digaji setara uang parkir di mal, ribuan sekolah negeri rusak berat menunggu perbaikan, jutaan anak masih terancam putus sekolah. Tetapi wakil rakyat malah menuntut hak istimewa dengan alasan beban kerja berat,” ucapnya.
Jajang menambahkan pemangkasan sebagian gaji DPR dapat menghemat anggaran. Dana itu, kata dia, cukup untuk membangun ribuan ruang kelas baru.
“Pertanyaan sederhana: mengapa yang dipotong justru anggaran pendidikan, bukan gaji DPR?” ucapnya.
Ia juga menilai kenaikan gaji DPR menegaskan adanya ketimpangan dalam politik anggaran. Menurut Jajang, APBN seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan elite politik.
“DPR menutup mata sambil mengamankan kenaikan gaji mereka. Publik pantas bertanya: apakah APBN kini menjadi alat untuk mengenyangkan elite politik, atau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi?” ungkapnya.
Jajang menegaskan bangsa tidak akan maju jika politik anggaran lebih berpihak kepada kepentingan elite. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan pendidikan demi kebijakan populis.
“Yang kita butuhkan bukan DPR yang gajinya terus naik, tetapi ruang kelas yang tidak bocor, guru yang tidak lagi hidup dari belas kasihan, dan anak-anak yang tidak putus sekolah,” tuturnya.
“Jika pemerintah terus mengorbankan pendidikan demi program populis, maka yang lahir adalah generasi yang kenyang di perut, tapi lapar dalam pengetahuan,” sambungnya.
Gaji anggota DPR tengah dikritik publik lantaran disebut-sebut tembus Rp100 juta per bulan. Tak hanya itu, untuk anggota DPR periode 2024-2029 diberikan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia, namun justru menimbulkan polemik besar karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.
Pasalnya, dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, negara harus mengeluarkan sekitar Rp29 miliar per bulan hanya untuk membiayai tunjangan rumah, atau setara Rp1,74 triliun selama satu periode masa jabatan 5 tahun.
HT
