Channel9.id-Jakarta. Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Arya Fernandes menyatakan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) akan memakan waktu lama karena penuh dengan kompromi.
Oleh karena itu, Arya mengingatkan pembahasan kepentingan antarfraksi yang berlarut bisa berdampak kontraproduktif terhadap kinerja DPR.
“Anggota DPR semestinya bisa bekerja lebih cepat, mengingat ada sejumlah rancangan undang-undang penting dan kontroversial yang diwariskan oleh DPR periode sebelumnya yang mesti segera dibahas,” kata Arya ketika dihubungi, Rabu (9/10).
Arya menyatakan undang-undang penting dan kontroversial tersebut salah satunya RKUHP. Sejumlah poin dalam RKUHP, lanjutnya, mengatur ke hal-hal privat masyarakat sehingga mendapat penolakan masif dari sejumlah pihak.
“Diharapkan partai-partai bisa cepat menegosiasikan alat kelengkapan dewan karena beberapa RUU yang ditangguhkan butuh pembahasan yang cepat,” katanya.
Arya pula menyatakan program dan RUU yang ditangguhkan bisa dibahas kembali agar dapat dirampungkan secepatnya. Ia mengkhawatirkan AKD yang lama terbentuk bisa menghambat proses penuntasan RUU sehingga bisa tidak diselesaikan dalam periode 2019-2014.
(VRU)
