Channel9.id, Jakarta. Di sejumlah titik yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor, bunyi palu dan mesin las kini terdengar nyaris tanpa jeda. Di atas aliran sungai yang sempat memisahkan desa dari pusat logistik, rangka baja jembatan gantung mulai terbentuk.
Bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jembatan perintis bukan sekadar infrastruktur, ia menjadi penanda bahwa pemulihan benar-benar berjalan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 3 Maret 2026, pembangunan jembatan perintis yang dikerjakan TNI AD menunjukkan kemajuan signifikan.
Di Aceh, jembatan di Blang Teurekan hampir rampung dengan progres 95 persen. Sekrak Kiri mencapai 41,90 persen, Burni Bius 51,5 persen, Brawang Gajah 57,01 persen, Owaq 50,5 persen, Meunasah Bireuen 59,9 persen, dan Kali Alas 57,6 persen. Sebelumnya, delapan jembatan perintis telah lebih dulu selesai dan kembali menghubungkan desa-desa yang sempat terisolasi.
Di Sumatera Utara, pembangunan juga bergerak. Jembatan di Desa Hipnis, Tapanuli Selatan, mencapai 49 persen. Sungai Aek Naingan di Mandailing Natal 49,2 persen. Sungai Onanamolo III di Nias Barat 62,5 persen, Desa Sanawuyu di Nias Utara 63,5 persen, Sungai Sibulian di Tapanuli Tengah 66 persen, serta dua jembatan di Sungai Aek Sirahar masing-masing 57 persen dan 58 persen. Lima jembatan perintis sebelumnya telah selesai dibangun di provinsi ini.
Sementara di Sumatera Barat, dua jembatan di Sungai Batang Mangoi mencatat progres 51 persen dan 47 persen. Sungai Alahan Panjang 31,85 persen, Sungai Batang Sinama 43 persen, Sungai Batang Bangko Gadang 44,5 persen, Sungai Batang Siat 37,93 persen, Sungai Batang Guwo 39,85 persen, serta Sungai Jorong Sini 36,81 persen. Hingga kini, belum ada jembatan perintis yang sepenuhnya rampung di wilayah tersebut.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan menjadi kunci pemulihan. Menurut dia, infrastruktur penghubung menentukan kelancaran mobilitas warga sekaligus distribusi logistik.
Namun pemulihan tak berhenti pada jembatan. Akses energi juga menjadi prioritas.
Per 4 Maret 2026, Satgas PRR melaporkan hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Dari 156 SPBU terdampak, 151 unit atau 97 persen telah melayani masyarakat. Lima SPBU lainnya belum beroperasi karena akses jalan masih terhambat.
Untuk menjaga pasokan, delapan SPBU alternatif disiapkan, terutama di Aceh Tengah. Seluruh 11 SPBE terdampak telah kembali beroperasi, begitu pula 131 agen LPG.
Kendati demikian, distribusi BBM di Aceh masih menghadapi tantangan. Jalur Lhokseumawe menuju Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Kuta Blang, dan Meureudu belum sepenuhnya pulih karena sebagian ruas masih dalam perbaikan.
Di Sumatera Utara, seluruh 406 SPBU terdampak telah beroperasi. Sebanyak 46 SPBE dan 383 agen LPG juga kembali aktif. Tantangan yang tersisa ialah stabilitas pasokan akibat beberapa akses jalan yang masih terputus, termasuk di Humbang Hasundutan.
Adapun di Sumatera Barat, 147 SPBU, 14 SPBE, dan 172 agen LPG terdampak telah berfungsi penuh. Namun distribusi melalui jalur Lembah Anai dan Malalak belum dapat dilakukan sehingga pengiriman dialihkan melalui rute alternatif Sitinjau Lauik.
Tito menegaskan, pasokan energi dan listrik menjadi indikator mendasar dalam pemulihan kehidupan penyintas.
“Indikator pemulihan mencakup kebutuhan paling dasar seperti listrik, bahan bakar minyak, LPG, serta sarana komunikasi dan internet,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (4/3/2026).
Di banyak desa, rangka jembatan yang terus disambung dan pompa BBM yang kembali beroperasi memberi pesan yang sama: pemulihan memang belum selesai, tetapi denyut kehidupan perlahan kembali normal.
