Channel9.id, Jakarta – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin semakin menguat. Gelombang kritik keras datang dari kalangan akademisi, guru besar, dan profesi medis yang menilai kebijakan Menkes selama ini telah menimbulkan keresahan luas di dunia kesehatan.
Lebih dari 120 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden. Dalam surat tersebut, mereka menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai mengancam independensi pendidikan kedokteran dan tata kelola profesi medis, termasuk dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Ketua Ikatan Alumni FKUI, Wawan Mulyawan, bahkan menyebut Menkes Budi Gunadi Sadikin telah “melewati batas” dalam sejumlah kebijakan strategis.
“Dalam penyusunan UU Kesehatan, masukan dari komunitas medis diabaikan. Ini sangat kami sayangkan,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Kritik serupa juga datang dari guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Mereka menyoroti pembentukan kolegium kedokteran versi pemerintah tanpa melibatkan organisasi profesi dan universitas. Selain itu, komunikasi publik dari Menkes Budi disebut menurunkan kepercayaan terhadap profesi dokter, sesuatu yang dianggap membahayakan integritas layanan kesehatan.
Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyatakan bahwa aspirasi dan kritik dari para guru besar akan menjadi bahan evaluasi. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menjamin pelayanan publik tidak terganggu. “Kami akan pelajari masukan tersebut secara seksama,” ujarnya.
Sementara itu, tekanan publik juga merambah ke ranah politik. Desakan agar Menkes mundur dari jabatannya terus bergema. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin wacana tersebut. Ia menyatakan belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet, termasuk pencopotan Menteri Kesehatan.
“Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat saat ditanya wartawan di sela peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).
Muzani menegaskan bahwa seluruh urusan reshuffle berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” lanjutnya.
Menanggapi pidato Presiden Prabowo pada Hari Lahir Pancasila yang menyiratkan pesan agar pejabat yang tak sanggup menjalankan tugas sebaiknya mundur, Muzani menegaskan pesan itu berlaku universal. “Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana tentang apakah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan diganti. Namun, tekanan publik dan suara lantang dari kalangan akademisi terus menuntut perubahan dalam kepemimpinan sektor kesehatan Indonesia.
