Channel9.id-Jakarta. Kelak jika semua dokumen kependudukan sudah terekam dalam data digital dalam urusan politik pemilu bisa melalui e-voting. Ini pasti lebih efisien, murah, bahkan mungkin tak perlu banyak TPS yang anggarannya saja triliunan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, PhD saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Catatan Nasional di Hotel Discovery, Ancol Jakarta, Senin malam (25/11/19).
“Silahkan Dirjen Dukcapil, KPU, Bawaslu, kunjungi negara yang sudah melakukan e-voting, pelajari sistemnya. Kalau nanti Menterinya diajak keluar negeri ya alhamdulillah. Masak Menteri Dalam Negeri hanya urusan dalam negeri, kapan ke luar negerinya?” kata Tito berseloroh disambut tawa hadiran peserta Rakornas.
Rakornas yang dihadiri sekitar 1500 kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, provinsi dan kabupaten kota, seluruh Indonesia itu, sekaligus peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). ADM ini nantinya akan disebar ke beberapa provinsi dan kabupaten kota.
“Mereka yang sudah siap, seperti Tangerang Selatan, Kota Bandar Lampung, Musi Banyu Asin, Jakarta pasti butuh lebih banyak karena penduduknya lebih banyak,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah di lokasi Rakornas,
Zudan menyampaikan, dari total 514 kabupaten kota se-Indonesia, sekarang ini dokumen kependudukan yang belum terdigitalisasi hanya ada di 55 kabupaten. “Saya harapkan sepulang dari Rakornas ini, yang belum selesai bisa selesai,” ujar Zudan.
Zudan menyampaikan dengan perubahan tanda tangan dan cap basah, maka walaupun semua kepala dinas Dukcapil berada di Jakarta, tetapi pelayanan Dukcapil di semua kantor di seluruh Indonesia tetap beroperasi. “Seluruh kepada dinas membawa komputer yang tersambung wifi, dan tanda tangan dan cap basah, sudah kami ganti menjadi tanda tangan dan cap digital,” katanya.
Untuk menyelesaikan proyek besar digitalisasi data kependudukan menjadi big data nasional ini, Zudan menjelaskan pihaknya menerapkan konsep paradox desentralisasi. JIka SKPD di semua pemerintah daerah diangkat oleh Kepala Daerah, khusus untuk Dukcapil pejabatnya diangkat Menteri dan ke bawah oleh Dirjen, katanya.
“Wah, saya bisa membayangkan betapa repotnya Bapak Ibu punya dua komandan, satu Dirjen dan kepala daerah masing-masing. Tetapi, mengurus Indonesia yang begitu besar, negara kepulauan terbesar dari Jepang, dari negara di Karibia, yang memudahkannya dengan memegang data penduduknya,” kata Tito.
