Channel9.id – Jakarta. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan sudah banyak terjadi dugaan pelanggaran yang terjadi secara terencana. TPN pun meminta anggotanya mulai mengumpulkan semua bukti-bukti kecurangan penyelengaraan pemilu untuk antisipasi menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau at the end kita musti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti,” ujar Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam Bimtek Deputi Hukum TPN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).
“Kita ngomong soal Taiwan [pembagian surat suara di luar jadwal], kita ngomong soal simulasi yang terjadi, kita ngomong soal pertemuan kepala desa, kita ngomong soal politisasi bansos. Semua itu harus dikumpulkan untuk menjadi bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif,” tambahnya.
Todung pun mengatakan jika pihaknya akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK maka dokumen yang mereka bawa harus punya banyak data. Dengan begitu, lanjutnya, hakim konstitusi lebih hati-hati dalam mengambil pertimbangan.
“Tapi kalau kita tidak datang dengan data, bukti lengkap, kita justru tidak ada gunanya datang ke sana [MK]. The only way come up with data and evidence [Cara satu-satunya datang dengan data dan bukti]. Kalau kita tidak melakukan itu ya untuk apa kita ikut ya kontestasi Ini,” katanya.
Dia mengingatkan, masa kampanye kurang dari 40 hari lagi. Todung mau setiap tim kampanye semakin giat memenangkan Ganjar-Mahfud dalam ajang Pilpres 2024. Jika bisa memenangkan Ganjar-Mahfud bisa menang maka mereka tidak perlu memasukkan sengketa pemilu ke MK.
“Saya pribadi percaya bahwa kemenangan itu sebetulnya ada di lapangan, ada di TPS. Itulah kemenangan yang kita bisa dapatkan. MK itu jalan terakhir yang kita akan tempuh. Kalau kita misalnya bisa menang di lapangan, ya MK enggak relevan buat kita. Tapi buat saya kita mesti siap,” tandasnya.
IG
