Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam saat ditanya pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya menanggapi pertanyaan tersebut.
Hal itu ditanyakan ke Sri Mulyani setelah menggunakan hak suaranya di TPS 73 Jalan Mandar X Bintaro Sektor 3A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024). Sri Mulyani cuek mendengar pertanyaan wartawan soal pertemuannya dengan Megawati dan langsung masuk ke dalam mobil Alphard berwarna hitam.
“Makasih semuanya,” kata Sri Mulyani saat meninggalkan TPS 73.
Pertemuannya dengan Megawati terjadi saat santernya kabar rencana Sri Mulyani untuk mundur dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal tahun ini.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut dia, keduanya memang rutin bertemu lantaran sama-sama merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Terlepas dari itu, Hasto juga mengungkap pertemuan Megawati dan Sri Mulyani membahas soal situasi negara saat ini.
“Tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal, itu merupakan hal penting,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (3/2/2024).
Hasto tak mengungkap isi pertemuan Sri Mulyani dan Megawati lebih lanjut. Hasto juga enggan berkomentar terkait isu pengunduran diri Sri Mulyani. Ia hanya memastikan keduanya sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
Hasto kemudian menyinggung soal penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan elektoral. Mulanya, ia mengatakan bansos untuk rakyat itu menunjukkan komitmen kerakyatan. Namun, bansos saat ini sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
“Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” kata Hasto.
“Bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat,” imbuhnya.
HT
