Channel9.id – Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat menyampaikan Polri menggunakan anggaran sebesar Rp408,8 miliar untuk persiapan mengamankan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, anggaran tersebut bukan digunakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker. Anggaran itu untuk mengawal pengamanan Pilkada Serentak 2020.
“Itu anggaran 2020 di Pos Sabhara untuk perlengkapan Dalmas (pengendalian massa) untuk helm, pelindung kaki, tameng, tongkat, dan lain-lain perlengkapan perorangan. Itu dikhususkan untuk pengadaan alat-alat Dalmas bagi Polda-Polda yang melaksanakan Pilkada Serentak,” tutur Awi saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10).
Awi menegaskan, pihaknya transparan dalam menggunakan anggaran. Masyarakat pun dapat mengakses data tersebut lewat Layanan Penyediaan Secara Elektronik Polri (LPSE).
“Karena itu ditenderkan terbuka dan sudah berjualan. Bahkan BPK RI sekarang lagi di Mabes Polri sedang melakukan pemeriksaan itu, tidak masalah. Tapi ada apa dikaitkan-kaitan dengan demo sekarang,” katanya.
(HY)
