Channel9.id-Jakarta. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendorong pengelolaan limbah kayu pascabanjir di Aceh dilakukan secara terpadu dan berjenjang. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemulihan ekosistem, kesejahteraan masyarakat terdampak, sekaligus ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum DNIKS Rudi Andries menegaskan, limpahan limbah kayu akibat banjir besar tidak boleh diperlakukan semata sebagai persoalan kebersihan lingkungan atau komoditas energi. Menurutnya, pengelolaan limbah kayu harus ditempatkan dalam kerangka pemulihan nasional pascabencana.
“Pengelolaan limbah kayu pascabanjir Aceh harus ditempatkan dalam kerangka pemulihan sosial dan ekologis terlebih dahulu, baru kemudian dimanfaatkan secara terbatas dan terukur untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Rudi, di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Rudi memaparkan, DNIKS mengusulkan pendekatan berjenjang. Pada tahap awal, limbah kayu yang tidak layak energi diarahkan untuk pemulihan tanah, daerah aliran sungai, dan ekosistem hutan melalui teknologi biochar serta program padat karya berbasis masyarakat terdampak. Pendekatan ini dinilai mampu memulihkan lingkungan sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Pada tahap selanjutnya, limbah kayu yang memenuhi kriteria teknis dapat dimanfaatkan secara terbatas melalui skema Waste to Energy (WtE) dan biomassa dengan tata kelola ketat dan pengelolaan terpusat. Pemanfaatan energi ini diposisikan sebagai penopang keberlanjutan program, bukan tujuan utama.
DNIKS juga menilai peran BPI Danantara sebagai pengelola pembiayaan strategis negara penting untuk memastikan program berjalan akuntabel dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Skema pembiayaan, termasuk Patriot Bond, dinilai relevan selama tetap berpijak pada mandat pemulihan pascabencana dan kepentingan publik.
“Pembiayaan negara harus menjadi alat untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar menggerakkan proyek,” tegas Rudi.
Rudi menegaskan, kesiapan berperan sebagai unsur pengarah kebijakan sosial dan keberlanjutan agar pelaksanaan program tetap berpijak pada mandat kesejahteraan sosial, keadilan ekologis, dan penerimaan masyarakat lokal. Menurutnya, keterlibatan unsur sosial penting untuk mencegah konflik sosial maupun persepsi negatif publik.
“Pemulihan Aceh tidak boleh menimbulkan luka sosial baru. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” tandasnya.
DNIKS berharap pengelolaan limbah kayu pascabanjir Aceh dapat menjadi model nasional pemulihan pascabencana yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, dengan mengintegrasikan pemulihan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan energi dalam satu kerangka kebijakan nasional.
Baca juga: DNIKS: Kebakaran Panti Werdha di Manado Harus Jadi Evaluasi Nasional Perlindungan Lansia
