Channel9.id, Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai motor ekonomi, asalkan mampu bertransformasi menghadapi tantangan struktural yang menahun. Dalam forum konsinyering bersama lintas kementerian dan pelaku industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor sebagai fondasi transformasi industri TPT ke arah yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut pendekatan Indonesia Incorporated—sinergi antara industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah—sebagai kunci mendorong industri tekstil nasional keluar dari tekanan. “Kita tidak bisa lagi bekerja dalam silo. Industri TPT perlu dukungan ekosistem yang utuh, dari pembiayaan hingga kebijakan fiskal dan logistik,” ujar Dian dalam pertemuan yang digelar Jumat (16/5/2025) di Jakarta.
Hingga Maret 2025, total kredit perbankan untuk sektor TPT dan alas kaki tercatat sebesar Rp160,41 triliun atau 2,03% dari total kredit nasional. Meski kontribusi pembiayaannya relatif kecil, sektor ini menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, atau lebih dari 32% dari seluruh pekerja di industri padat karya. Secara tahunan, industri ini mencatat pertumbuhan 4,64% per Maret 2025.
Namun demikian, sektor TPT masih dibelit sejumlah tantangan lama, seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan ekspor ke pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, Turki, dan Jepang.
“Diversifikasi pasar ekspor harus menjadi agenda prioritas. Kita tidak bisa hanya bergantung pada negara tertentu, apalagi di tengah tren deglobalisasi,” kata Dian.
Diskusi juga menggarisbawahi peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan yang lebih terarah dan mendukung pertumbuhan sektor riil. Menurut OJK, bank tidak cukup hanya menyalurkan kredit, tapi harus menjadi mitra aktif dalam restrukturisasi dan modernisasi industri.
Sejumlah kebijakan terintegrasi turut dibahas, termasuk insentif fiskal, subsidi energi, serta upaya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Restrukturisasi mesin produksi dan insentif untuk sektor padat karya dan petrokimia juga diusulkan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing.
“Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan menyeluruh, industri TPT bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang lebih inklusif, hijau, dan berorientasi ekspor,” tegas Dian.
Forum konsinyering ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal, pelaku industri tekstil, dan perbankan.