Channel9.id – Jakarta. Upaya Polri menyediakan 10 ton beras untuk dibagikan kepada warga yang belum terdata oleh pemerintah mendapat apresiasi dari DPR. Polri sesuai dengan intruksi Kapolri, Jenderal Idham Azis akan mencari dan mendata warga yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Kemudian membagikan bahan kebutuhan pokok seperti beras dan lainnya kepada warga tersebut.
Arteria Dahlan, anggota DPR RI menyebut ide tersebut sebagai cerdas dan brilian, lantaran memang belum semua warga terdata dalam program bantuan sosial yang di sediakan pemerintah. “ Ide tersebut sangat inovatif, dan one step a head dalam mengantisipasi warga yang terdampak Covid-19,” jelas Arteria.
Langkah Kapolri dalam menjamin warga terdampak Covid-19 tersebut juga dimaknai sebagai upaya menghindari kegagalan program jaring pengaman sosial yang ditetapkan pemerintah. “Polri mengantisipasi kemungkinan adanya warga masyarakat yang terdampak secara sosial akibat pandemik Covid-19, namun luput dari pencermatan pemerintah pusat maupun dareah,” puji Arteria.
Politisi PDIP ini mengatakan, kemungkinan luput pendataan bisa saja terjadi karena data keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) hanya berbasis KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang tidak ber-KTP di wilayah setempat.
Belum lagi bila bicara mengenai adanya peningkatan penduduk miskin pasca pandemik Covid-19 yang belum tercover dalam data Kemensos RI. “Jadi instruksi Kapolri sangatlah tepat. Saya meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk dapat memastikan dan menjamin kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial yang humanis dan berkeadilan sosial,” pungkas Arteria.
