Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah untuk menginvestigasi dugaan kecurangan aplikator ojek online (ojol) yang memotong biaya aplikasi lebih dari 20 persen.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kemenhub Nomor KP 1001/2022 terkait besaran potongan biaya aplikasi yang melebihi 20 persen bahkan klaim pengemudi mencapai 70 persen,” kata Huda dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Huda juga menyorot adanya tarif dengan skema prioritas. Menurutnya, hal tersebut harus segera diakhiri karena merugikan mitra pengemudi dan mitra pedagang makanan.
“Karena tipisnya margin keuntungan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Huda mendesak pemerintah untuk segera menggelar dialog yang lebih konstruktif dengan penyedia aplikasi, mitra pengemudi, dan mitra pedagang. Hal ini guna mencari skema yang saling menguntungkan antar para pihak.
“Mendorong keuntungan dari ekosistem layanan transportasi berbasis digital untuk kesejahteraan mitra pengemudi maupun merchant. Misalnya 20% keuntungan bersih digunakan untuk mendirikan koperasi mitra,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara serentak pada Selasa (20/5/2025) hari ini. Aksi ini dilakukan untuk memprotes aplikator yang dianggap telah melanggar regulasi.
Demo ojol tersebut rencananya akan digelar di tiga titik di Jakarta, di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. Aksi demonstrasi akan dilakukan mulai pukul 13.00 WIB.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Igun mengatakan unjuk rasa besok akan melibatkan pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai daerah. Mereka diminta untuk menolak pesanan dengan mematikan aplikasi atau offbid massal.
Dalam aksinya, para pengemudi membawa lima tuntutan. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Baca juga: Demo Ojol Digelar Hari Ini, Polisi Imbau Pengalihan Arus
HT
