Channel9.id-Jakarta. DPR meminta pemerintah segera mengeluarkan regulasi tentang pengangkatan guru honorer yang telah lulus tes pada Februari 2019 lalu, sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK).
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan permintaan ini sudah diangkat dalam rapat kerja Komisi II DPR.
“Masalah ini sudah pernah dibahas dalam Raker komisi II. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menangani persoalan ini,” kata Puan kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/11).
Hal ini diungkapkan Puan, lantaran beban para guru belum sebanding dengan kesejahteraan hidup mereka. Menurut Puan, masih banyak guru yang harus berjuang dengan penghasilan minim dan status honorer.
“Anggaran Pendidikan kita sama dengan negara Asean seperti Vietnam yakni 20 persen dari APBN. Tapi skor PISA kita kalah jauh,’’ kata Puan.
Puan juga meminta pemerintah melakukan program peningkatan kompetensi dan kapasitas guru. Sebab, Puan menilai guru berperan penting untuk pembangunan SDM yang menjadi fokus program pemerintah saat ini. Guru, kata Puan, adalah fondasi pembangunan SDM.
“Karena itu pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensinya,” kata Puan.
