Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya.
Hal itu diungkapkan Netty menyusul kabar bahwa 1.2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, hingga hari ini belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM.
“Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).
Baca juga: Diisukan Tolak Vaksin Covid-19, PB IDI: Jika Presiden Siap, Kami Juga Bersedia
Netty mengaku heran dan mempertanyakan nasib vaksin jika tingkat efikasinya tidak memadai.
Sebab, dia berpandangan bahwa setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat.
“Untuk itu, Pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal Januari. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19.
IG
