Channel9.id-Jakarta. Komisi XI DPR meminta pemerintah mempercepat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga akhir Agustus 2020 baru terserap 25 persen dari total anggaran Rp695,2 triliun. “Kami menyimpulkan agar pemerintah atau dalam hal ini Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) mempercepat dan mempertajam penyerapan Program PEN, kementerian/lembaga agar tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto seusai rapat kerja bersama Menteri Keuangan dan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.
Dito meminta pemerintah memastikan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun dapat optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV 2020. Komisi juga meminta KSSK mengutamakan pemulihan sektor riil dan sektor keuangan dalam merealisasikan kebijakan stimulus dari Program PEN.
Kebijakan pemulihan ekonomi itu harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, transparansi, tata kelola yang baik, dan berkeadilan sosial. “Kami ingin langkah-langkah pemerintah dalam mengakselerasi penyerapan dana program PEN, ada perbaikan terhadap sasaran Program PEN baik melalui DIPA (Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran) atau tanpa DIPA untuk tujuan pemulihan di bidang kesehatan, sosial, dan perekonomian nasional,” kata Dito.
Komisi XI DPR mengapresiasi langkah cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melalui kesepakatan bersama terkait penyerapan Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan APBN 2020 melalui skema pembagian beban (burden sharing).
