Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Ia menyebut langkah itu perlu dilakukan karena pendapatan negara tidak mengalami kenaikan signifikan, sementara belanja negara terus meningkat.
“Karena fiskal kita, pendapatan negara kita, angkanya tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara belanja kita, belanja negara kita bertambah,” kata Fauzi kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Fauzi menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini fokus menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut menyerap anggaran hampir Rp335 triliun dari APBN.
“Yang pertama adalah MBG. Itu anggarannya hampir Rp335 triliun. Terus yang kedua sekolah rakyat,” jelasnya.
Selain MBG, Fauzi menyebut sejumlah program unggulan lain juga memerlukan dana besar, seperti hilirisasi pangan dan energi. Karena itu, ia menegaskan sebagian besar dana negara akan dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas tersebut.
“Ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Dan program-program ini di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi, anggarannya kesedot situ semua,” ujarnya.
Dalam APBN 2026, pemerintah menganggarkan TKD sebesar Rp649,99 triliun, turun Rp269 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,87 triliun. Kebijakan ini memicu protes dari 18 gubernur yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (7/10/2025).
Di antara para gubernur yang hadir terdapat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Mereka menyampaikan keberatan atas pemotongan anggaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen. Ia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemangkasan tersebut.
HT
