Channel9.id- Jakarta. Terpilihnya Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Lebih lagi, baru dua bulan sudah membuat sinergi pemerintahan pusat dan daerah menjadi lebih efektif.
Reformasi yang dimaksud itu, menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, antara lain dengan mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, katanya di Jakarta Minggu (24/11/19).
Bahtiar menyampaikan hal ini, setelah keluar survey dari Indonesia Political Opinion (IPO) terkait sosok–sosok dalam Kabinet Presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Menurut Bahtiar, dalam dua bulan ini Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, PhD, mampu menggerakkan pemerintah daerah secara cepat. Memperbaiki sistem pelayanan investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan kerja.
“Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forkopimda, yaitu acara Rakornas di SICC (13/11/2019). Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan Pusat dan Daerah,” kata Bahtiar.
Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh IPO sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Mendagri.
Padahal survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya. Dengan jumlah responden dan menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, terlihat hasil survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia.
