Channel9.id – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, mengakui anggaran belanja pensiun untuk ASN, TNI dan Polri menjadi beban bagi APBN.
Dana pensiun yang harus dibayarkan negara hingga saat ini mencapai Rp 2.800 Triliun terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 900 Triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 1900 Triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan belanja pensiun APBN tidak hanya untuk bayar pensiun ASN, TNI, Polri dan ASN, namun juga membayar penuh pensiun penuh dengan prinsip defined benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defined.
Lebih lanjut bendahara negara ini menyampaikan, dana untuk ASN, TNI dan Polri selama ini diserahkan setiap bulan ke rekening masing-masing.
Untuk ASN sendiri dana pensiun dikelola oleh PT Taspen. Skema nya penghitungan pensiun PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.
“Faktanya sekarang ASN, TNI dan Polri mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri namun untuk pensiunnya mereka tidak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh,” jelas Sri Mulyani.
Jika terus menerus maka akan timbul resiko dalam jangka panjang. Apalagi jumlah pensiun ke depannya akan sangat meningkat. Untuk itu dibutukan reformasi terkait dengan anggaran pensiun. “Kareba itu reformasi di bidang pensiyn menjadi sangat penting,”jelas Sri Mulyani.
