Channel9.id-Jakarta. Kalangan dunia usaha mengapresiasi telekoferensi yang diinisiasi Menteri Dalam Negeri dengan kementerian lain, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan mendesak menghadapi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri mengadakan telekonferensi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian dan dunia usaha untuk menanggulangi wabah Covid-19. Sinergi penting memetakan kebutuhan daerah yang dapat diatasi dunia usaha, berlangsung dari Kantor Kemendagri di Merdeka Utara Jakarta pada Selasa malam (7/4/20).
“Ide forum diskusi ini sangat cemerlang karena membantu kami memahami jenis dan jumlah serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data ini sangat berguna bagi anggota kami untuk keperluan produksi dan distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid 19 dapat menjadi terukur dan maksimal. Terima kasih pak Mendagri atas inisiatif ini” ujar Mardani Maming.
Mardani yang Ketua HIPMI ini mengapresiasi hasil pendataan Tim Kemendagri bahwa kebutuhan riil alat kesehatan seperti APD, masker, rubber glown, alkohol, obat-obatan, sanitizer dan sebagainya setiap provinsi di seluruh Indonesia.
Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai ijin edar, sertifikasi atau ijin alih usaha pabrik yang memproduksi alat kesehatan berhubungan Covid 19.
Dalam diskusi video conference selama 2,5 jam tersebut, Pemerintah pusat dan Daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat, kata Roslan.
“Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah,” ujar Ketua Kadin Periode 2015-2020 ini.
Dalam kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan ke peserta teleconference bahwa disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan PSBB, pemerintah juga harus menangani aspek sosial dan ekonomi dampak serangan Covid-19 termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid 19 ini berlangsung.
“Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah khususnya Daerah Kabupaten/ Kota dan dunia usaha, untuk bersatu menghadapi Covid-19, tutup Mendagri.
