Channel9.id-Jakarta. Prof Dr dr Ilham Oetama Marsis, SpOG menyayangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) gegabah dalam membuat perencanaan terkait produksi dokter. Padahal sejumlah organisasi kedokteran telah memberi berbagai masukan, termasuk agar menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam memproyeksikan jumlah kebutuhan dokter dan lainnya.
“Pemerintah, terutama Kemenkes, harus membuat perencanaan yang baik untuk masa depan, tapi ternyata membuat perencanaan yang salah karena tidak punya data yang baik,” ujar Prof Ilham di acara mimbar publik yang digelar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Selasa (28/3).
Ketua Umum PB IDI periode 2015—2018 itu mengatakan bahwa pihaknya bertanya kepada Kemenkes perihal sumber data untuk perencanaan kebutuhan dokter di 2015. “Mereka bilang, data itu dari pihak kami. Tapi ternyata semua perhitungan atau prediksinya salah,” lanjut Prof Ilham.
“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sistem pelayanan kesehatan Indonesia kalau tidak punya data base yang akurat,” pungkasnya.
Lebih lanjut, menurut Prof Ilham, pemerintah harus menyiapkan pendidikan kedokteran kalau memang ingin memperbarui sistem pelayanan kesehatan. Ia kemudian mengangsikan dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan omnibus law terhadap pendidikan kedokteran.
“UU Pendidikan Kedokteran itu butuh waktu lama untuk dibahas; ini demi masa mendatang. Nanti di RUU Kesehatan (dengan format omnibus law; yang ringkas), ini kita mau makin hancur atau semakin baik?”
Baca juga: Perhimpunan Dokter Dorong Penghapusan Rekomendasi Organisasi Profesi Dihapus dari RUU Kesehatan
