Channel9.id, Jakarta – Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat menyusul bertambahnya kasus keracunan makanan di kalangan pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga riset ekonomi Indef menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program unggulan tersebut.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan, keracunan anak dalam program MBG tak bisa dianggap sepele, terlebih sudah menimpa siswa di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Pertahanan tubuh anak jauh berbeda dengan orang dewasa. Satu kasus saja sudah cukup banyak bagi kami, apalagi jumlahnya semakin bertambah,” ujar Jasra, Minggu (21/9/2025).
KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara hingga instrumen panduan dan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar siap. Jasra mengibaratkan percepatan MBG seperti kendaraan yang melaju tanpa kendali.
“Kalau program ini ingin ngebut sampai akhir tahun, sebaiknya mengerem sejenak, mengecek kondisi, dan memperkuat pengawasan,” tambahnya.
Hasil survei KPAI bersama sejumlah LSM menunjukkan berbagai persoalan di lapangan. Dari 1.624 responden di 12 provinsi, sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan dalam kondisi rusak atau basi, dan 11 anak bahkan tetap mengonsumsi makanan tersebut. Anak-anak pun meminta peningkatan kualitas menu, wadah penyajian, serta ketepatan distribusi.
Di sisi lain, Indef mengingatkan dampak serius jika program tetap berjalan tanpa perbaikan tata kelola. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras mencatat sedikitnya 4.000 siswa telah menjadi korban keracunan MBG hingga Agustus 2025.
“Dampak pertama jelas jumlah korban terus bertambah. Kedua, muncul berbagai dugaan masalah tata kelola seperti dapur fiktif, bahan makanan mentah, bahkan dugaan penggunaan wadah dari minyak babi,” ungkapnya.
Indef juga menyoroti sisi fiskal. Dengan alokasi Rp335 triliun pada 2026, program MBG diperkirakan menyedot 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan. Beban tersebut dinilai terlalu besar, di tengah masih banyak kebutuhan mendesak lain seperti kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.
“Jika dibiarkan, program MBG bukan hanya gagal memberi efek pengganda bagi perekonomian, tetapi juga berpotensi menjadi skandal korupsi,” tegas Izzudin.
Baik KPAI maupun Indef sepakat bahwa evaluasi total adalah langkah mendesak agar program MBG tidak justru mengorbankan kualitas sumber daya manusia yang ingin dibangun menuju Indonesia Emas 2045.
