Alih-alih memenuhi tuntutan ini, Facebook malah menyajikan laporan di atas. Karena hal itu dilakukan oleh yayasan independen Business for Social Responsibility di San Francisco, Facebook malah menutup pintu bagi pihak lain untuk mengaudit mereka.
Facebook memang setuju untuk bersikap transparan dalam data-data yang disajikan serta upaya penegakkan hukum terkait moderasi konten hasutan kekerasan di Myanmar.
Sayangnya, Facebook tak membuat komitmen tentang bagaimana perusahaan akan mempublikasikan laporan-laporan ini di masa yang akan datang.
Dengan demikian, Facebook pun lebih sulit untuk dievaluasi. Pasalnya, koalisi ini menilai bahwa tiap negara itu unik dan menerapkan standar yang sama untuk tiap negara bisa menghilangkan bagian kontekstual yang dianggap penting.
Misalnya, dalam catatan Facebook Myanmar adalah salah satu komunitas online terbesar, namun bahasanya belum terstandar dalam Unicode. Pasalnya, selama periode yang sangat panjang, Myanmar terisolasi dari dunia luar.
