Channel9.id, Jakarta. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Partai Buruh akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Rabu, 4 Maret 2026. Aksi diperkirakan diikuti 500 hingga 1.000 buruh dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan semula massa juga berencana berunjuk rasa di Gedung DPR RI. Namun, rencana itu dibatalkan karena DPR masih dalam masa reses.
“Awalnya aksi juga akan dilakukan di depan Gedung DPR RI. Namun karena DPR masih dalam masa reses dan tidak ada pimpinan maupun anggota yang hadir, maka aksi di DPR kami batalkan. Aksi tetap dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Said Iqbal.
Ia berharap perwakilan massa dapat diterima langsung oleh Menteri atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan tuntutan.
Tolak Impor 105.000 Pick Up
Salah satu isu utama yang diangkat adalah penolakan terhadap kebijakan impor 105.000 unit mobil pick up dari India. Menurut Said Iqbal, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan peluang kerja lebih dari 10.000 orang di sektor otomotif.
“Kalau 105.000 unit itu diproduksi di dalam negeri, maka bisa menyerap tenaga kerja baru dan memperpanjang kontrak buruh yang ada. Tapi dengan impor, peluang itu hilang. Ujungnya PHK, terutama bagi buruh kontrak di pabrikan otomotif,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino Motors, Suzuki, Isuzu, dan Toyota memiliki fasilitas produksi di Indonesia. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk mengalihkan produksi ke luar negeri.
Iqbal mengakui mobil impor mungkin dijual dengan harga lebih murah. Namun, menurutnya, produksi dalam negeri lebih berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan menjaga perputaran ekonomi domestik.
Soroti Pembayaran THR
Isu kedua yang disuarakan adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Said Iqbal menilai hingga mendekati H-17 Lebaran, masih banyak perusahaan yang belum membayarkan THR kepada pekerja.
Ia menyinggung sejumlah kasus, termasuk pekerja Mi Sedap yang sempat dirumahkan, PT Pakerin di Mojokerto dengan sekitar 2.500 pekerja yang disebut tidak menerima THR, serta perusahaan Seritek yang menurutnya telah dua tahun menjanjikan pembayaran tanpa realisasi.
“THR ini seolah hanya proyek pencitraan. Sebutkan satu saja perusahaan yang dihukum karena tidak membayar THR? Tidak ada,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan. Menurutnya, penggabungan THR dengan upah dalam perhitungan pajak membuat beban pekerja semakin besar.
Tuntut Hapus Outsourcing dan Bahas RUU
FSPMI dan Partai Buruh juga kembali mengangkat tuntutan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah). Said Iqbal mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 1 Mei 2025 di Monas untuk menghapus sistem outsourcing.
“Dua bulan lagi kita May Day lagi. Tapi sampai sekarang tidak ada kebijakan penghapusan outsourcing,” katanya.
Ia turut menyoroti formula penetapan upah minimum dengan alpha 0,9 yang disebutnya tidak diterapkan secara penuh di lapangan. Selain itu, ia mengkritik lambannya pembahasan RUU Ketenagakerjaan, padahal Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/2024 memerintahkan pembentukan undang-undang baru dalam waktu dua tahun.
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah dibahas selama lebih dari dua dekade tanpa pengesahan juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Seruan Hentikan Perang
Selain isu ketenagakerjaan, massa aksi juga akan menyuarakan seruan penghentian perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Said Iqbal, konflik tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak, biaya produksi, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.
“Kalau harga minyak naik, BBM naik, biaya produksi naik, harga barang naik, ujungnya efisiensi dan PHK,” ujarnya.
Ia menambahkan, konflik global juga berisiko mengganggu ekspor-impor, menaikkan harga bahan baku industri, serta menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham.
Sebagai tindak lanjut, FSPMI, KSPI, dan Partai Buruh berencana mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui jaringan ILO, serta kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui serikat buruh AFL-CIO, untuk mendesak langkah penghentian konflik.
“Kami akan meminta PBB mengambil langkah preventif, memaksa Amerika dan Israel menghentikan perang,” kata Said Iqbal.
