Channel9.id-Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta 24 pemda yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk mengoptimalkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pendanaannya. Ia menegaskan, pembiayaan PSU harus diupayakan terlebih dahulu melalui APBD, sebelum mengajukan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Prinsipnya, kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu. Kita akan melakukan efisiensi [dan] realokasi,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Tito menjelaskan, 24 daerah yang menggelar PSU dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 daerah hanya mengulang pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang seluruhnya dapat dibiayai melalui APBD. Kedua, 14 daerah lainnya harus mengulang pemilihan di seluruh TPS. Dari jumlah tersebut, 12 daerah telah memastikan pendanaan PSU melalui APBD, sementara dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel, masih dalam proses pencarian solusi pendanaan.
“Kita meminta kepada KPU dan Bawaslu dan jajarannya, KPUD, Bawaslu [Provinsi, dan] Panwaslu supaya mereka juga jangan mengajukan [anggaran] dengan skenario maksimal,” katanya.
Tito berharap kebutuhan pembiayaan PSU dapat dipenuhi melalui APBD seiring dengan upaya efisiensi yang tengah dilakukan oleh masing-masing Pemda. Kemendagri juga akan terus mengawal proses pendanaan PSU di daerah.
“Kira-kira mekanisme seperti itu. Kalau betul-betul sudah nyerah juga provinsi terpaksa dari APBN. Kita juga tidak mau dilempar begitu saja, padahal tahu ada kemampuan misalnya,” tandasnya.
Baca juga: Wamendagri Ribka: Optimalkan Anggaran PSU dari APBD
