Channel9.id-Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah anggaran biaya stimulus ekonomi. Total anggaran sebesar Rp 677 triliun digelontorkan pemerintah untuk beragam instrumen kebijakan seperti insentif perpajakan, bantuan sosial, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), subsidi bunga khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit.
Anggaran tersebut telah ditingkatkan dua kali dibanding saat pertama kali diajukan oleh pemerintah pada April lalu.
Namun, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Piter Abdullah Redjalam, meskipun telah mengalami peningkatan yang begitu besar, CORE Indonesia berpandangan bahwa peningkatan anggaran yang diajukan untuk pemulihan ekonomi nasional masih jauh dari ideal.
“Pertama, kebutuhan anggaran kesehatan yang lebih besar untuk penanggulangan wabah. Anggaran kesehatan merupakan anggaran terpisah dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang semestinya menjadi prioritas jika pemerintah ingin mendorong pulihnya ekonomi. Apalagi pemerintah tengah mencanangkan untuk melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memasuki fase new normal,” ujarnya, Rabu (03/06).
Menurut dia, jika penerapan kebijakan New Normal ini tidak diikuti dengan pendekatan kesehatan, seperti misalnya persiapan kelengkapan alat kesehatan seperti APD dan ventilator, dikhawatirkan kita tidak siap menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah kasus baru atau yang disebut sebagai “second wave”.
“Apalagi jika merujuk pada tren peningkatan kasus baru di Indonesia yang masih tinggi dan jumlah test yang dilakukan masih relatif sangat sedikit,” pungkasnya.
Piter menyarankan pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan setidaknya sampai dengan Rp 100 triliun, khusus untuk kebutuhan alat kesehatan seperti ventilator hingga test kit.
IG
